RPS, DP3A dan Stakeholder Terkait Serukan Pentingnya Edukasi Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan

waktu baca 3 menit
Jumat, 29 Nov 2024 15:33 0 158 Vritta

Vritta.id-Rumpun Perempuan Sultra (RPS), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kendari, dan stakeholder terkait, bekomitmen mengedukasi pentingnya pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Komitmen ini dituangkan dalam talkshow yang melibatkan RPS, DP3A Kendari, Dikbud Kendari, dan stakeholder terkait. Talkshow yang dirangkaikan dengan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini mengusung tema ‘Kampanye Stop Kekerasan di Satuan pendidikan’. Talkshow dilaksanakan di aula Dikbud Kendari, Jumat, 29 November 2024.

“Kampanye dan edukasi anti kekerasan terhadap anak-anak kita ini sangat berimbas luar biasa pada pembentukan karakter anak. Mengingat di sekolah-sekolah hampir tidak ada ruang yang luas untuk mengedukasi, kampanye ini menjadi momentum untuk menggalang upaya mitigasi kekerasan secara menyeluruh di seluruh satuan pendidikan,” kata Plt Kepala DP3A Kota Kendari, Haslita.

Haslita lebih jauh mengungkapkan bahwa ada beragam metode atau pendekatan yang dilakukan dalam rangka kampanye dan edukasi pencegahan di satuan pendidikan. Tujuannya kata Haslita, tak lain untuk memastikan para siswa teredukasi, lebih berani speak up, berani mengedepankan solidaritas, toleransi, mengutamakan kenyamanan dan kebahagiaan satu sama lain di lingkungan sosial terkecil, hingga ke lingkungan pendidikan.

“Kita sisir semua sekolah, Ada durasi waktu luang yang kita minta untuk mengumpulkan siswa. Lalu kita tatap muka, edukasi anti kekerasan lewat lagu edukasi anti kekerasan, lewat permainan, dan kuis. Kami hadir untuk memastikan mereka nyaman dan bahagia di sekolah, dan di lingkungan sosial terkecil di rumah,” ujar Haslita.

Haslita juga mengingatkan kepada seluruh sekolah untuk mengedepankan penyediaan fasilitas keamanan seperti CCTV untuk memantau setiap aktifitas anak di sekolah. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya memilah fasilitas umum seperti toilet.

“Mitigasi kekerasan di lingkungan sekolah harus dimulai dari fasilitas. CCTV penting untuk memantau aktivitas anak. begitupun toilet, harus dipisahkan laki-laki dan perempuan, agar anak kita terdidik mengetahui batasan-batasan terkecil dalam lingkungan sosial,” ujar Haslita.

Hal senada diungkapkan Kepala Dikbud Kendari, Saemina. Ia menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan termasuk aksi bullying baik fisik, verbal, maupun nonverbal, tidak dibenarkan.

“Tindakan sekecil apa pun yang mencederai seseorang sudah termasuk bullying, dan itu tidak bisa diterima,” ujarnya.

Sebagai bentuk komitmen mengampanyekan mitigasi kekerasan di satuan pendidikan, Dikbud Kendari telah membentuk Tim Pencegahan Kekerasan (TPPK) Kota Kendari yang berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Dikbud Kota Kendari, kata Saemina, juga telah mendeklarasikan anti kekerasan dan perundungan di satuan pendidikan, serta menyediakan kanal pengaduan dan mendorong pemenuhan fasilitas umum termasuk pengadaan CCTV di sekolah.

“CCTV bisa membantu memantau aktivitas siswa dan mencegah potensi kekerasan,” ujar Saemina.

Direktur RPS, Husnawati, menekankan pentingnya mewujudkan sekolah inklusi yang melek pada pencegahan dan penanganan kekerasan. Husnawati juga mengimbau seluruh tenaga didik agar lebih peka terhadap kondisi anak didik/siswanya.

“Sekolah harus lebih fokus pada pencegahan, bukan sekadar penanganan. Ini tanggung jawab bersama semua elemen satuan pendidikan. Jangan anggap kekerasan sebagai candaan. Luka sekecil apa pun adalah bentuk kekerasan yang harus diatasi,” ujarnya.

PENULIS : ADMIN
EDITOR : ERNILAM

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Unggulan

Unggulan