Rumpun Perempuan Sultra (RPS) dan Forum Media Sultra, menginisasi aksi kolektif 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan/Foto: Istimewa. Vritta.id-Rumpun Perempuan Sultra (RPS) dan forum media, menggalang aksi kolektif menuju momentum 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
Aksi kolektif ini merupakan bagian dari kampanye internasional yang berlangsung setiap tahun, mulai tanggal 25 November hingga 10 Desember.
Misi yang diusung tak lain untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia.
Koordinator program RPS, Siti Zahra mengatakan, pelibatan jurnalis dalam aksi kolektif ini tak hanya sebagai penyalur informasi sekaligus kontrol sosial terhadap isu aktual yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun juga sebagai agen of change/agen perubahan yang memiliki kekuatan katalis, menjunjung tinggi kode etik jurnalistik yang tertuang dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.
“Jurnalis tentu harus menjunjung tinggi perspektif gender yang sensitif terhadap issue kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peran rekan-rekan jurnalis sangat penting mendukung kampanye ini. Dengan catatan tetap menjalankan profesinya sesuai kode etik jurnalistik,” kata Siti Zahra.
Zahra mengingatkan bahwa saat ini, pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual ini belum mengedepankan prinsip Kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (Gedsi). Karena itu, kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak diharapkan menjadi momentum strategis yang membawa perubahan dan memantik kepekaan sosial masyarakat bahwa kasus kekerasan masih marak terjadi di lingkungan sekitar kita.
Megutip laman AntaraNews.com, untuk periode Januari–Mei 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kendari, mencatat 25 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 20 diantaranya adalah anak (dan rata-rata kategori kekerasan seksual).
Diketahui, Rumpun Perempuan Sultra menginisiasi kampanye aksi kekerasan internasional pada 6 Desember 2025. Kampanye dipusatkan di Ex MTQ Kendari, 6 Desember 2025, melibatkan berbagai lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil.
Tidak ada komentar