Vritta.id-Koalisi Sulawesi Green Voice, menyuarakan pentingnya Pengelolaan tambang berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance).
ESG merupakan pendekatan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dalam aktivitas pertambangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan operasi pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
“Forum hari ini merupakan momentum kolaborasi dan edukasi, sekaligus membawa catatatan penting kepada pemangku kepentingan, bahwa eksplorasi Sumber Daya Alam, termasuk pertambangan, harus dicermati aspek risikonya, terutama dampak terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Karena itu. Karena itu, tugas kita mengawal tata kelola lingkingan yang berkelanjutan tidak berhenti disini,” kata Direktur Pusat Kajian dan Advokasi HAM (Puspaham), Kisran Makati, usai menghadiri Diskusi Multistakeholder Forum berbasis ESG, di Kendari, Kamis, 22 Mei 2025.
Hal senada diungkapkan Direktur Rumpun Perempuan Sultra (RPS), Husnawati. Menurut Husnawati, forum hari ini memantik RPS untuk menguatkan langkah, mengawal hak-hak perempuan di Sultra, yang bersentuhan dengan aktivitas eksplorasi lingkungan termasuk pertambangan dan perkebunan.
“Ada kurang lebih 2000 masyarakat perempuan yang mengadu nasib di lahan tambang. Hak-hak mereka dirampas oleh pihak pengelola. Karena itu aksi nyata kami adalah membangun posko pengaduan di seluruh wilayah. Forum hari ini sekaligus memantapkan langkah RPS untuk mengawal hak-hak perempuan, terutama mereka yang sehari-hari bersentuhan dengan aktivitas pertambangan, ataupun mereka yang kini menghadapi konflik imbas pemanfaatan lahan perkebunan yang berimbas pada kerusakan lingkungan,” kata Husna.
Kisran kembali menegaskan bahwa Sulawesi Green Voice hari ini membutuhkan forum khusus lagi, sehingga tidak berakhir menjadi pertemuan yang kosong, tetapi bisa melahirkan rekomendasi pengelolaan SDA yang didukung Pemerintah.
“Sebab pemerintah kita saat ini cenderung masih abai, terutama dari sisi pengelolaan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW). Kami salut dengan penegasan Wagub Sultra Hugua, bahwa diatas undang-undang ada moral dan etik, sehingga kita berharap pemerintah saat ini tidak sekedar wacana belaka, tetapi sejalan dengan masyarakatnya, membawa perubahan dan mengawal pengelolaan lingkungan yang bertanggungjawab,” kata Kisran.
Tidak ada komentar