Vritta.id-Sebanyak 699 Aparatur Sipil Negara (ASN) baru yang terdiri dari 70 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan 629 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2024, resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
SK diserahkan oleh Bupati Kolaka Timur, H. Abd Azis, SH., MH, di sela-sela upacara di Halaman Rujab, Desa Matabondu, Rabu, 2 Juli 2025.
Dalam sambutannya, Bupati Abd Azis menyampaikan keyakinannya bahwa kehadiran ratusan ASN baru ini akan menjadi energi positif bagi roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kolaka Timur.
“Saya yakin dan percaya, CPNS dan PPPK yang menerima SK hari ini akan memberikan kontribusi yang nyata dan baik untuk daerah ini,” ujarnya di hadapan peserta apel.
Bupati menekankan bahwa status sebagai ASN bukan sekadar simbol formal, melainkan amanah besar dari negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia meminta seluruh CPNS dan PPPK untuk menunjukkan etos kerja tinggi, kejujuran, dan dedikasi dalam menjalankan tugas.

“Ini bukan soal jabatan, tetapi soal pengabdian. Negara telah memberikan kepercayaan, maka wajib hukumnya kita membalasnya dengan kerja keras dan loyalitas,” tegas Azis.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan birokrasi ke depan semakin kompleks, sehingga ASN dituntut adaptif, profesional, serta tidak sekadar menuntut hak tetapi juga konsisten dalam menjalankan kewajiban.
Penambahan ratusan ASN baru ini diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Para ASN akan segera ditempatkan di unit kerja sesuai dengan formasi masing-masing, menyebar ke berbagai kecamatan dan desa di Kolaka Timur.
Acara penyerahan SK turut dihadiri sejumlah pejabat eselon dan kepala perangkat daerah, serta menjadi momen penting dalam penguatan sumber daya manusia birokrasi di lingkup Pemkab Kolaka Timur.
Dengan masuknya CPNS dan PPPK baru ini, Bupati Abd Azis berharap pelayanan publik di Kolaka Timur semakin cepat, merata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin birokrasi yang melayani, bukan dilayani. ASN baru harus menjadi bagian dari solusi dan kemajuan daerah ini,” pungkasnya.
Tidak ada komentar