Banjir Tunggala, Masyarakat Soroti Kinerja Kadis PUPR Kendari
Vritta.id-Ketua RW 05 Kelurahan Anawai, Mirkas, menyoroti kinerja Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kendari. Tak hanya itu, Mirkas juga menilai bahwa pejabat publik ini telah melontarkan statement yang ironi, tak sesuai dengan fakta di lapangan.
Menurut Mirkas, Plt Kadis PUPR mengklaim bahwa kawasan Tunggala relatif aman dari banjir, namun kenyataannya, kawasan berisi hunian masyarakat yang berdampingan dengan proyek developer perumahan ini, merupakan salah satu daerah langganan banjir di Kota Kendari.
Mirkas menilai, statement Kadis PUPR Kota Kendari ini mencerminkan sikap oknum pejabat publik yang tak peka dengan kondisi masyarakatnya.
Sebagai bentuk protes keras, Mirkas menantang Kadis PUPR untuk bertukar posisi dengan warga setempat, agar dapat merasakan pahitnya bertahan hidup di tengah kepungan banjir.
“Saya menantang Plt Kadis PUPR Kota Kendari untuk tinggal di tempat kami (Jalan Tunggala), supaya beliau bisa mengetahui fakta yang sebenarnya dialami masyarakat setempat. Sangat disayangkan, ada oknum pejabat sembarang berbicara,” kata Mirkas, Selasa, 24 Februari 2026.
Kekecewaan Mirkas juga berujung pada tuntutan agar Wali Kota Kendari segera mengevaluasi kinerja Plt Kadis PUPR. Ia menyayangkan jika jabatan hanya dijadikan atribut semata, tanpa dibuktikan dengan capaian kinerja yang konkret dan solutif bagi permasalahan warganya.
“Patut dipertanyakan ini pak Kadis, kemana saja beliau selama ini. Padahal, wilayah kami kerap dilanda banjir. Hal ini menunjukkan betapa wilayah kami masih minim perhatian,” imbuhnya.
Lebih jauh, Mirkas mengungkapkan kecurigaannya, bahwa ada motif tertentu dibalik pernyataan kontroversial tersebut. Ia menduga klaim “bebas banjir” itu digunakan untuk memuluskan aktivitas pembangunan perumahan yang kian masif, namun mengabaikan kaidah pelestarian lingkungan.
Pria yang akrab disapa Ikas ini pun mengungkapkan temuannya di lapangan mengenai indikasi pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum pengembang (developer), yang tidak mematuhi konsep hunian berwawasan lingkungan.
“Saya sudah turun langsung ke lokasi, saya lihat banyak developer yang menimbun kali, lalu mengalihkan aliran air ke tempat lain. Bahkan, tidak ada satu pun developer yang membuat kolam retensi,” ungkapnya.
Mirkas mendesak Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, untuk segera mengevaluasi perizinan perumahan menyeluruh, dan berani mengambil tindakan tegas terhadap pihak terkait yang melanggar aturan.
“Kalau perlu hentikan perizinan untuk para pengembang yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.
EDITOR : ERNILAM
Pos terkait
BERITA TERBARU
Tidak ada komentar