KPU, Bawaslu, Lembaga Konstituen Dewan Pers dan KPID Sultra Sinergi Kawal Pilkada Serentak 2024

Vritta.id-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra), KPU Kabupaten/Kota, bersama Bawaslu, lembaga konstituen dewan pers: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sultra, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), serta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sultra, hadir dalam rapat koordinasi pembentukan gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari, yang dipusatkan di Claro Kendari, Selasa, 5 November 2024.

Kehadiran stakeholder ini merupakan wujud tindaklanjut sinergisitas dan dukungan penuh menyukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak bersama KPU Sultra.

Baca Juga

5 bulan  lalu

KPU Kota Kendari Matangkan Persiapan Debat Pilwali Jilid II

129 Vritta

Komisioner KPU Sultra, Amiruddin mengatakan bahwa selain sebagai tindak lanjut dari surat keputusan bersama terkait pembentukan gugus tugas untuk iklan kampanye bagi calon kepala daerah, agenda pertemuan ini merupakan langkah menyatukan persepsi lintas lembaga terkait, terutama yang berkaitan dengan pengawasan pemberitaan, penyiaran iklan ataupun edukasi terkait narasi kampanye masing-masing paslon kepala daerah se-Sultra.

“Gugus tugas ini terbentuk dari provinsi hingga kabupaten, tak lain untuk mengawal kesuksesan Pilkada. KPU bersama pihak terkait ini juga siap memperkuat  koordinasi terkait pelaksanaan iklan kampanye media,” kata Amiruddin, kepada awak media di Kendari.

Iklan kampanye difasilitasi oleh pihak KPU, dan ditayangkan melalui media cetak dan elektronik, mulai tanggal 10 hingga 23 November 2024.

Baca Juga

12 bulan  lalu

Desa Taosu Wakili Kecamatan Poli-Polia dalam Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Tahun 2024

112 Vritta

“Iklan kampanye ini memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon untuk memaparkan visi dan misi mereka, sekaligus menjadi referensi bagi wajib pilih untuk menilai dan menetapkan pilihan dukungannya,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Bawaslu Sultra, Iwan Rompo. Ia mendukung seluruh tugas-tugas penyelenggara Pilkada. Namun sebagai lembaga pengawas Pilkada, Iwan menitipkan catatan penting bagi seluruh pihak yang siap mendukung kesusksesan Pilkada, bahwa dibutuhkan komitmen kuat untuk menyamakan persepsi, mengedukasi masyarakat, khususnya Paslon, tak terkecuali media massa untuk tidak melakukan pelanggaran yang menghambat upaya menegakkan keadilan dalam demokrasi.

“Karena itu kita hari ini bertemu, menyamakan persepsi, memitigasi potensi pelanggaran, mewujudkan Pilkada yang tertib dan beradab. Masyarakat juga memiliki hak untuk mengawal penyelenggaraan Pilkada damai,” kata Iwan.

Ketua PWI Sultra Sarjono mengapresiasi pembentukan gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan dan iklan dalam Pilkada serentak 27 November 2024.

“Gugus tugas yang dibentuk di daerah- daerah adalah tindaklanjut kesepakatan bersama KPU RI, Bawaslu RI, KPI dan Dewan Pers. PWI sebagai konstituen Dewan Pers mengapresiasi,” kata Sarjono.

la mengajak insan pers ikut serta mendorong Pilkada berjalan demokratis dan bertanggungjawab untuk kepentingan publik.

Senada dengan Sarjono, Ketua AJI Kendari, Nursadah, menegaskan bahwa dibutuhkan soliditas, kedewasan politik, serta toleransi yang tinggi mewujudkan pilkada damai.

“Esensi Pilkada damai bukan hanya soal edukasi kampanye  media massa semata, namun bagaimana mengedukasi masyarakat untik bersikap toleran terhadap perbedaan, pilihan terhadap figur pemimpin boleh berbeda, namun kita tetap harus menjaga adab dan toleransi kita terhadap sesama, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur demokrasi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPID Sultra, Ilyas, mengungkapkan bahwa penyiaran narasi kampanye pada media elektronik (radio dan tv) wajib patuh pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

“KPID mendukung penuh kemitraan bersama KPU Sultra. Tugas kami adalah menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar. Narasi kampanye yang disampaikan lewat siaran TV juga tidak dibenarkan menyinggung personal,  menyinggung SARA, dan yang terpenting memiliki nilai edukasi. Edukasi politik disini misalnya pemaparan program dan visi misi masing-masing Paslon Kada. Pada akhirnya kami mendukung Pilkada damai, mendukung tugas-tugas penyelenggara mewujudkan Pilkada tertib, cerdas, bermoral,” pungkasnya.