Rawan Tsunami, Indonesia Dorong Negara Pesisir Samudera Hindia Perkuat Sistem Mitigasi dan Peringatan Dini

Vritta.id-Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorta, menegaskan bahwa negara-negara pesisir Samudra Hindia harus terus meningkatkan dan memperkuat sistem mitigasi dan peringatan dini Tsunami.

Dwikorita sendiri terpilih pada tahun 2019 sebagai Ketua Koordinasi Antar Pemerintah untuk Sistem Peringatan Dini dan Mitigasi Tsunami di Samudra Hindia (Inter-governmental Coordination Group on Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System – ICG IOTWMS).

Baca Juga

2 tahun  lalu

OJK Sultra: PUJK Bakal Disanksi jika Ketahuan Melanggar Hak Debitur

143 Vritta

Menurut Dwikorita, penguatan sistem mitigasi dan peringatan dini Tsunami sangat penting diterapkan guna mereduksi risiko bencana tsunami, utamanya dalam meminimalisir jumlah korban.

Dwikorita lebih jauh mengungkapkan bahwa Samudra Hindia merupakan salah satu wilayah di dunia yang sangat rawan dengan bencana Tsunami.

Samudra Hindia terdiri dari dua zona subduksi yang dapat menyebabkan Tsunami di seluruh samudra.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Kadin Sultra Wacanakan Pengembangan Pasar Digital dan Higienis di Kota Kendari

162 Vritta

Maka dari itu, ancaman tersebut, kata Dwikorita, harus diantisipasi dengan membangun kapasitas seluruh negara anggota agar dapat merespon Peringatan Dini Tsunami secara cepat, tepat dan akurat. Utamanya dalam peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat, serta peningkatan keterjangkauan informasi kepada masyarakat.

Salah satu cara untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman tsunami yakni dengan membentuk Tsunami Ready Community.

Tsunami Ready Community adalah program peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman tsunami berbasis pada 12 indikator aspek penilaian potensi bahaya (assessment), kesiapsiagaan (preparedness) dan respon yang telah ditetapkan UNESCO-IOC.

“Saat ini telah terdapat 12 Komunitas Tsunami Ready di Samudra Hindia yang diakui Unesco, dimana 10 diantaranya merupakan Komunitas Tsunami Ready dari Indonesia, dan 2 komunitas lainnya dari India. Saya berharap jumlahnya akan semakin bertambah dari negara-negara lain,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dwikorita juga menyampaikan bahwa ICG/IOTWMS yang dipimpinnya secara aktif memberikan pendampingan kepada seluruh negara yang memiliki potensi tsunami di Samudra Hindia untuk membangun dan meningkatkan Sistem Peringatan Dini dan Mitigasi Tsunami di negaranya.

Oman, Seychelles dan Timor Leste adalah contoh dari negara yang memperoleh pendampingan penguatan kapasitas melalui Training Tsunami Ready.

Peristiwa Tsunami Aceh, Tsunami Palu serta Tsunami Selat Sunda, lanjut Dwikorita, menunjukkan bahwa selain membangun sistem peringatan dini yang cepat, tepat, dan akurat, juga dibutuhkan kesiapan masyarakat dalam merespon peringatan dini tersebut.

Maka dari itu, BMKG terus gencar mengampanyekan “Early Warning, Early Action” guna meminimalisir risiko yang mungkin ditimbulkan dari bencana maha dahsyat ini.

Dalam Steering Group Meeting yang diselenggarakan di Indian National Centre for Ocean Information Services (INCOIS) 7 Februari lalu, dibahas berbagai Progress capaian dan rencana aksi untuk memperkuat Sistem Mitigasi dan Peringatan Dini Tsunami di Samudra Hindia.

Sejalan dengan mandat Sekjen PBB, bahwa 100 persen komunitas rawan Tsunami harus siap dan diperkuat dengan Peringatan Dini yang handal.

Diantaranya, perlunya segera dikembangkan teknologi untuk memberikan Peringatan Dini Tsunami Non-seismik, sebab saat ini banyak negara di dunia masih belum terlindungi dengan Peringatan Dini Tsunami non seismik, karena memang belum ditemukan teknologi yg mumpuni dan benar-benar sudah teruji untuk non seismik Tsunami.

Dengan masih adanya keterbatasan teknologi untuk mitigasi dan peringatan dini Tsunami, kearifan lokal dan kapasitas komunitas masyarakat pantai rawan Tsunami harus terus ditingkatkan dan diperkuat, antara lain melalui Program Tsunami Ready (UNESCO), serta Destana (Desa Siaga Bencana) dan Katana (Keluarga Siaga Bencana) yg dicanangkan Pemerintah Indonesia (BNPB).

Selain itu, hal yang tak kalah penting adalah penguatan Kapasitas negara-negara anggota ICG/IOTWMS, serta penerapan Program dan Aksi Tsunami Ready untuk infrastruktur kritis dan pertukaran data monitoring untuk Peringatan Dini.***